Apa dasar pembentukan LPJK ?

LPJK dibentuk berdasarkan Undang – undang No 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, selanjutnya pemerintah mengganti Undang – Undang tersebut dengan Undang – undang No 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Apa visi misi LPJK ?

Visi dan Misi LPJK adalah :

  1. Visi LJPK adalah menjadi lembaga terkemuka yang bermutu internasional, terpercaya, memiliki keunggulan komparatif dan mampu memberikan pelayanan prima dibidang jasa konstruksi.
  2. Misi LPJK adalah memajukan dan mengembangkan jasa konstruksi Indonesia yang handal, bermutu dan profesional serta mampu bersaing dipasar domestik dan internasional melalui penelitian, pendidikan dan pelatihan serta pelayanan yang berkelanjutan.

Apa Tugas LPJK ?

  1. Melakukan dan mendorong pendidikan dan pengembangan jasa konstruksi
  2. Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi,  dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja
  3. Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi
  4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi
  5. Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi

Apa Fungsi LPJK Nasional ?

  1. menyusun dan melaksanakan program kerja LPJK Nasional;
  2. menghimpun dan mengevaluasi program kerja LPJK Provinsi;
  3. menetapkan pedoman pelaksanaan tugas LPJK;
  4. menetapkan kebijakan program penelitian dan pengembangan jasa konstruksi serta mendorong penyelenggaraannya terutama kerjasama dengan Perguruan Tinggi serta Institusi Penelitian dan Pengembangan di Seluruh Indonesia.
  5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi serta mendorong pelaksanaannya pada institusi pendidikan dan pelatihan lainnya;
  6. Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi;
  7. Menetapkan standar kemampuan badan usaha dan tenaga kerja jasa konstruksi;
  8. melaksanakan registrasi badan usaha kualifikasi besar serta tenaga ahli utama;
  9. memberikan status   kesetaraan   sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing;
  10. mengawasi pelaksanaan sistem sertifikasi pada USBU dan USTK;
  11. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja USBU dan USTK;
  12. menyusun model dokumen lelang, model kontrak kerja konstruksi, dan pedoman tata cara pengikatan;
  13. mendorong penyedia jasa untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional;
  14. menyelenggarakan sistim informasi manajemen jasa konstruksi dan memberikan pelayanan informasi kepada pengguna jasa, penyedia jasa, serta masyarakat;
  15. menyelenggarakan sosialisasi penerapan standar nasional, regional dan internasional;
  16. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja tahunan dan hasil kegiatan LPJK Nasional kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Pembina jasa konstruksi;
  17. memberikan saran dan pendapat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang pengembangan jasa konstruksi.

Apa Fungsi LPJK Provinsi ?

  1. menyusun dan melaksanakan program kerja Lembaga Tingkat Provinsi berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan oleh Lembaga Tingkat Nasional.
  2. melaksanakan registrasi untuk badan usaha kualifikasi menengah dan kecil serta tenaga ahli madya, muda dan terampil di wilayahnya.
  3. mengawasi pelaksanaan proses sertifikasi pada Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja yang telah memperoleh lisensi diwilayahnya.
  4. menyelenggarakan sistem informasi manajemen jasa konstruksi dan memberikan pelayanan informasi ke pengguna jasa, penyedia jasa serta masyarakat diwilayahnya.
  5. mengupayakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi serta Institusi Penelitian dan Pengembangan di wilayahnya untuk menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan jasa konstruksi.
  6. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi serta mendorong pelaksanaanya pada institusi pendidikan dan pelatihan lainnya di wilayahnya.
  7. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, konsiliasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi di wilayahnya.
  8. melaporkan kinerja Unit Sertifikasi di wilayahnya kepada Lembaga Tingkat Nasional secara berkala.
  9. melaksanakan pembinaan kepada Unit Sertifikasi provinsi yang belum memiliki lisensi dari Lembaga Tingkat Nasional.
  10. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja tahunan dan hasil kegiatan Lembaga Tingkat Provinsi kepada Gubernur dan tembusan kepada Menteri dan Lembaga Tingkat Nasional.
  11. memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur tentang pengembangan jasa konstruksi.

Apa Wewenang LPJK Nasional ?

  1. membentuk komite Lisensi, USBU Nasional dan USTK Nasional;
  2. memberikan lisensi kepada USBU dan USTK;
  3. memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing;
  4. menyusun dan merumuskan ketentuan mengenai tanggung jawab profesi berlandaskan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam melaksanakan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum;
  5. memberikan sanksi kepada unit sertifikasi yang telah mendapatkan lisensi dari LPJK Nasional atas pelanggaran yang dilakukan; dan
  6. memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran Peraturan LPJK.

Apa Wewenang LPJK Provinsi ?

  1. membentuk USBU Provinsi dan USTK Provinsi; dan
  2. memberi sanksi kepada penyedia jasa atas pelanggaran Peraturan LPJK di wilayahnya