Gelar RKU, LPJK Kumpulkan Saran dari Pemerintah

14 Desember 2018



LPJK.net – Untuk menjaring masukan dari kelompok unsur pemerintah, LPJK Nasional mengelar Rapat Kelompok Unsur (RKU) di Hotel Veranda, Jum’at, (14/12/2018).

Wakil Ketua LPJK Nasional, John Paulus Pantouw yang membuka RKU mengungkapkan bahwa LPJK membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, salah satunya adalah dukungan dari kelompok unsur, yakni unsur asosiasi, pakar, perguruan tinggi, dan tentunya pemerintah.

“Sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2017, pemerintah merupakan salah satu kelompok unsur yang saat ini mendukung penuh LPJK. Melalui forum ini, kami berharap memperoleh masukan yang berharga untuk masa depan LPJK,”ungkap John.

John, dalam kesempatan ini juga menambahkan bahwa LPJK berkomitmen sepenuh hati mendukung pelaksanaan UU Jasa Konstruksi, termasuk jika kemudian akan ada penyesuaian kelembagaan.

“Apapun amanah UU, LPJK siap mendukung penuh pelaksanaannya, termasuk di kemudian hari ada penyesuaian secara kelembagaan,”papar John.

Sementara itu Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi , Ditjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bastian Sodunggaron Sihombing menuturkan bahwa tugas pemerintah dalam kerangka UU Jaskon adalah mendorong masyarakat agar masuk ke dalam proses sertifikasi.

“Sebagai salah satu kelompok unsur di tubuh LPJK, pemerintah tentu akan memberikan jalan keluar terkait kelembagaan institusi ini. Tidak perlu khawatir, pasti ada solusinya,” tegas Bastian.

Selain membahas tentang kelembagaan, RKU ini juga membahas tentang capaian LPJK selama 2018, evaluasi kinerja serta diskusi membahas isu terkini terkait perkembangan jasa konstruksi. RKU juga dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri PUPR Nomor 51 tahun 2015 dan Peraturan Lembaga Nomor 02 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. (rp)


Related News: