K3 harus diimplementasikan di Seluruh Proyek Konstruksi

01 November 2018



Jakarta – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang berkesempatan membuka Pameran Konstruksi Indonesia 2018 mengungkapkan bahwa ia terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah, daya saing ekonomi nasional, dan untuk menekan tingkat disparitas antar daerah di Indonesia.

Namun, terdapat satu hal yang sempat diungkapkan Jokowi ketika membuka pameran sekaligus sertifikasi 10 ribu tenaga konstruksi, yakni tentang Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan Konstruksi (K3). Hal inilah yang kemudian coba diangkat LPJK Nasional untuk dibahas dalam sebuah workshop konstruksi yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kamis, (1/11/2018) di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Menurut Dirjen Bina Konstruksi, Syarif Burhanuddin yang berkesempatan membuka workshop K3, ukuran keberhasilan pekerjaan konstruksi tidak hanya diukur dari megah dan selesainya sebuah pekerjaan konstruksi. Aspek lain juga ditentukan dari keselamatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

“Akhir-akhir kita ketahui bersama telah terjadi beberapa kecelakaan konstruksi. Hal ini perlu dilihat sebagai persoalan serius. Tentunya koordinasi antara seluruh stakeholder konstruksi harus terus ditingkatkan,” ucapa Syarif di hadapan peserta workshop.

Saat ini, menurut Syarif, pihaknya telah membentuk Komite Keselamatan Konstruksi (Komite K2). Tugas komite ini adalah melakukan pemantauan dan evaluasi, melakukan investigasi kecelakaan konstruksi dan memberikan saran pertimbangan kepada Ketua Komite.

Selain pembentukan unit kerja dalam bentuk komite, Ditjen Bina Konstruksi juga melakukan revisi peraturan tentang pengadaan barang dan jasa sesuai Peraturan Menteri (Permen) Nomor 31 Tahun 2015. Permen ini memasukkan unsur K3 dalam proses tender.

Ditambahkan oleh Syarif, jika terdapat penyedia barang atau jasa konstruksi yang tidak mematuhi Permen ini, yakni tidak memasukkan K3, maka akan diputuskan tidak bisa mengikuti tender di lingkungan Kementerian PUPR.


Related News: