LPJK Nasional Dukung Kerja Sama Kementerian PUPR – Kemendagri

25 Januari 2019


penandatanganan-mou-lpjk-nasional-kementerian-pupr-kemendagri

Jakarta, LPJK.netLPJK Nasional ikut menghadiri penandatanganan kerja sama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang digelar di Jakarta, Jum’at, (25/1/2019).

Sekretaris Jenderal Bina Konstruksi, Yaya Supriyatna dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kerja sama antara Ditjen Bina Konstruksi dan Ditjen Dukcapil ini adalah sebuah sejarah penting bagi industry jasa konstruksi di tanah air. Menurut Yaya, permasalahan yang terjadi selama ini di proses verifikasi, validasi dan pemutakhiran data peserta uji kompetensi dapat diminimalisir.

Data kependudukan, menurut Yaya akan menyempurnakan sistem informasi tenaga kerja konstruksi yang saat ini dikelola Ditjen Bina Konstruksi bersama LPJK Nasional. Nantinya, data tenaga ahli dan tenaga terampil akan menjadi acuan bagi semua penyedia jasa dalam mempekerjakan tenaga kerja konstruksi.

“Jika kita sudah memiliki data yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan, maka ini akan memudahkan pembuat kebijakan dalam menetapkan standar renumerasi pekerja,” ujar Yaya.

Sementara itu, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dokumen Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Gunawan menuturkan bahwa melalui kerja sama ini pihaknya akan memberikan hak akses data catatan sipil kepada Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Konstruksi.

“Jadi, yang kami berikan bukan berupa data keseluruhan catatan sipil, karena aturannya tidak memperbolehkan. Kami berikan hak akses untuk keperluan terbatas, dalam hal ini data yang diperlukan untuk verifikasi tenaga kerja konstruksi melalui data NIK,” ungkap Gunawan.

Sementara itu Ketua LPJK Nasional, Ruslan Rivai yang turut hadir menyaksikan penandatanganan kerja sama ini mengungkapkan bahwa kerja sama ini bukan hanya sebuah sejarah penting dalam dunia jasa konstruksi. Kerja sama ini sejalan dengan program kerja LPJK Nasional yang saat ini sedang mengejar penerapan sertifikat digital.

“Kerja sama ini sungguh memberikan manfaat luar biasa bagi dunia jasa konstruksi, termasuk hal ini seiring dengan program kerja LPJK yang saat ini mengejar penerapan sertifikat digital di seluruh Indonesia,” papar Ruslan.


Related News: