LPJKN Gelar Bimtek Narasumber SIKI dan PPKB

24 April 2019



Jakarta, LPJK.net – Ketua LPJK Nasional, Ruslan Rivai mengungkapkan bahwa bimbingan teknis (Bimtek) merupakan kegiatan untuk menyatukan pemahaman mengenai beberapa kebijakan di sektor jasa konstruksi, khususnya setelah terbitnya Surat Edaran Menteri PUPR (SE) mengenai sertifikat berbentuk dokumen elektronik (baca: sertifikat digital).

“Bimtek ini jadi agenda bagi LPJKN untuk menyamakan persepsi bagi narasumber sosialisasi bagaimana menggunakan SIKI baru dan PPKB, khususnya setelah SE dari Menteri PUPR Nomor 6/SE/M/2019,” ungkap Ruslan saat memberikan paparan bimtek yang digelar di Hotel Sotis, Jakarta, Selasa, (23/4/2019).

Bimtek yang diikuti 50 peserta perwakilan dari LPJK Nasional, LPJK Provinsi, Asosiasi Profesi dan Asosiasi Perusahaa ini memaparkan secara lengkap mengenai penggunaan fitur SIKI LPJK yang saat ini berbasis web. Bimtek ini juga membahas mengenai proses registrasi dan sertifikasi serta pengoperasian aplikasi PPKB untuk peserta dan penyelenggara serta penilaian PPKB.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Konstruksi (Dirjen) Kementerian PUPR,Syarif Burhanuddin yang membuka bimtek menuturkan bahwa SE Menteri PUPr No 6 Tahun 2019 yang telah diterbitkan adalah bagian dari reformasi di sektor jasa konstruksi.

Dalam pembukaan, Syarif menuturkan bahwa penerapan sertifikat digital merupakan bagian dari reformasi di sektor jasa konstruksi. Dengan menggunakan sertifikat digital, menurut Syarif, kecurangan dalam proses penerbitan sertifikat bisa lebih diminimalisir.

“Selain mengurangi praktik curang, yang sering kita jumpai di lapangan, sertifikat digital ini akan banyak mempermudah proses dalam penerbitan sertifikat yang sebelumnya bersifat manual,” ujar Syarif.

Bahkan, ditambahkan oleh Syarif, bagi panitia pengadaan ini akan sangat mempermudah proses lelang. Panitia pengadaan tidak perlu lagi memeriksa dokumen yang bersifat lembaran fisik. Cukup menggunakan gadget dan koneksi internet, maka proses validasi dokumen akan cepat selesai.

Sertifikat digital ini juga merupakan bentuk inovasi pelayanan publik LPJK, sehingga tidak diperlukan kedatangan fisik perwakilan asosiasi untuk pengambilan sertifikat.Keunggulan lainnya adalah memudahkan pemohon untuk mengakses dari mana saja.


Related News: