GAPENSI NTT Perlu Mendorong Anggotanya Untuk Segera Mengajukan E-Sertifikat

06 September 2019



Jakarta, LPJK.net – Musyawarah Daerah Gapensi Provinsi IX NTT kembali digelar di Provinsi NTT, Kamis, (05/09/2019) di Hotel Aston Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang bertemakan “Gapensi Siap Beradaptasi Dengan Regulasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas di Nusa Tenggara Timur”, kegiatan ini merupakan forum pertemuan yang penting dan menentukan perkembangan organisasi terutama di tingkat Daerah, Dan pada kesempatan ini turut hadir Gubernur NTT Viktor Laiskodat. 

Pada Musda Gapensi NTT IX ini Ruslan Rivai selaku Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional memaparkan materi yang bertemakan “Perkembangan Jasa Konstruksi”, dikatakan bahwa tugas LPJK terkini adalah mewujudkan LPJK Go Digital yaitu Mengkonversi Sertifikat Fisik menjadi Sertifikat Elektronik atau dikenal E-Sertifikat sesuai amanat Surat Edaran Menteri PUPR No. 06/SE/M/2019 tentang Penerapan Sertifikat Digital untuk SBU/SKA/SKT dan Surat Edaran LPJK Nasional No 05 Tahun 2019 dengan tujuan :

  • Menghindari Pemalsuan
  • Ramah Lingkungan
  • Lebih praktis untuk digunakan
  • Tidak membutuhkan autentikasi dan Legalisir ulang

Disampaikan pula kondisi kegiatan konversi E-Sertifikat per 27 Agustus 2019, secara Nasional dilaporkan jumlah SBU Aktif yang sudah terkonversi 78.091 dari 155.109 atau 50%, Jumlah SKA aktif yang terkonversi 49.895 dari 252.307 atau 20%, dan  Jumlah SKT aktif yang terkonversi 159.535 dari 599.994 atau 27%. Kemudian untuk Anggota Badan Usaha Gapensi NTT disampaikan jumlah SBU Aktif yang sudah terkonversi 358 dari 2.830 atau 13%. Dari prosentasi yang sudah dicapai masih kurang dari harapan untuk itu LPJK Nasional Berupaya melakukan terobosan, salah satunya melakukan percepatan konversi SBU/SKA/SKT dengan program One Day Service, dan perlu dukungan dari asosiasi terutama Gapensi NTT agar mendorong anggotanya untuk segera mengajukan E-Sertifikat agar program konversi ini berjalan dengan baik sesuai amanat Surat Edaran Menteri No 06 tahun 2019.

Diakhir paparan beliau menyimpulkan bahwa

  • Pemerintah sedang menyusun peraturan turunan UUJK
  • Strategi Pengembangan Kapasitas, Kapabilitas dan Kompetensi BU dan TK Konstruksi harus selaras dengan Kebijakan
  • Asosiasi harus menyiapkan diri menghadapi perubahan peraturan, meningkatkan pelayanan dan menyusun strategi
  • Pasar Konstruksi dalam negeri masih besar
  • Perlunya kolaborasi dari berbagai stakeholder konstruksi

Related News: