Presiden Jokowi Luncurkan Sertifikat Elektronik Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia di Istora Senayan Jakarta

12 Maret 2019


Peluncuran Sertifikat Elektronik LPJK Nasional

Jakarta, LPJK.net – Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Ketua LPJK Nasional Ruslan Rivai, secara resmi meluncurkan sertifikat elektronik tenaga kerja konstruksi di Istora Senayan yang berada di kawasan Gelora Bung Karjo, Selasa (12/3/2019) siang ini.

Dalam kesempatan ini, Jokowi menyerahkan sertifikat kompetensi kerja kepada perwakilan dari 16 ribu tenaga kerja konstruksi yang terdiri dari 13.900 tenaga terampil dan 2.100 tenaga ahli dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

“Saya sangat menyambut dengan baik penerapan sertifikat elektronik bagi SDM konstruksi ini. Hal ini penting untuk memberikan keunggulan jaminan profesionalisme, mutu dan akuntabilitas di setiap pekerjaan,” ungkap Jokowi.

Jokowi menambahkan bahwa kehadiran tenaga kerja ahli bersertifikat ini menurutnya sangat penting, sebab dunia konstruksi saat ini berubah begitu cepat berkat adanya bantuan teknologi terbarukan. Sebagai contoh, teknologi 3D Printing yang bisa mendesain rancangan bangunan hanya dalam satu hari.

Dalam kesempatan tersebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga menuturkan bahwa ia memiliki keyakinan bahwa tenaga kerja konstruksi Indonesia mampu bersaing dengan SDM dari negara-negara lain.

“Saya bangga dengan kalian semua pekerja Indonesia. Berbagai menteri nanti akan mengantarkan saudara sekalian untuk disertifikasi guna meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia di masa depan seperti program pemerintah sekarang ini,” tuturnya.

Proses sertifikasi ini sejalan dengan program pemerintah di sektor infrastruktur pada tahun ini, yang juga dibarengi dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelakunya.

Peluncuran elektronik hari ini juga dihadiri beberapa menteri Kabinet Kerja, diantaranya adalah Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly.


Related News: