Sosialisasi dan Konsolidasi LPJK

08 September 2017



Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) kembali mengadakan Sosialisasi dan Konsolidasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Agenda sosialisasi kali ini terkait dengan peraturan lembaga dan juga percepatan sertifikasi terampil dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pada acara tersebut juga dipaparkan masukan LPJKN untuk rancangan Peraturan Pemerintah atas turunan UUJK Nomor 2 tahun 2017. Sosialisasi ini dihadiri oleh pengurus LPJKN dan juga pengurus LPJK Provinsi. Dalam sosialisasi yang diadakan di Hotel Century Park, Jakarta, Selasa 8 September 2017 ini sejumlah pengurus daerah mengutarakan masukannya untuk pengurus nasional.

Dalam bidang registrasi tenaga kerja di sektor konstruksi para pengurus daerah menganggap masih banyak permasalahan di USTK. Salah satunya adalah jumlah asesor.

Permasalahan jumlah asesor ini membuat mereka belum melakukan asesmen yang benar sesuai dengan subklasifikasi yang dimiliki oleh para asesor.

Selain itu aturan mengenai registrasi badan usaha juga mendapatkan masukan yang cukup banyak. Para pengurus daerah meminta ditetapkannya standar pelayanan minimal untuk daerah. Selain itu pusat juga diminta untuk mengkaji kriteria dan juga penerapan sanksi untuk daerah.

Selain itu LPJKN diharapkan bisa memberikan sanksi kepada LPJKP jika tidak melaporkan kinerja mereka.

Pemerintah daerah juga dinilai rata-rata tidak mengetahui tugas pembinaan jasa konstuksi dan juga tidak adanya sumber pembiayaan. Untuk itu LPJKN dan pemerintah harus lebih memperhatikan sosialisasi terkait tugas dan pembinaan.


Related News: