Keabsahan SBU, SKA dan SKTK Terkait KepMen PUPR No.1410/KPTS/M/2020

23 September 2020



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyampaikan pemberitahuan dan penjelasan khususnya kepada Para Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi dan Kelompok Kerja Pemilihan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi, serta masyarakat jasa konstruksi pada umumnya nomor HK 01 02-Dk/1322 tanggal 21 September 2020 perihal Keabsahan Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Keterampilan Sehubungan Keputusan Menteri PUPR No. 1410/KPTS/M/2020. Jkt (23/09).

Dalam pemberitahuan tersebut Dirjen Bina Konstruksi Trisasongko Widianto menyampaikan bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor: 1410/KPTS/M/2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi tanggal 4 September 2020 (Kepmen PUPR No. 1410/KPTS/M/2020), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Akreditasi Asosiasi Jasa Konstruksi yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Permen PUPR
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa
Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi, bertujuan untuk:
a. menentukan kelayakan asosiasi berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan;
b. menjamin kelayakan asosiasi dalam mendirikan LSBU atau LSP;
c. menjamin kelayakan asosiasi untuk dapat mengusulkan anggotanya sebagai pengurus LPJK;
d. memantau dan mengevaluasi kinerja Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi, dan Asosiasi terkait
Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi; dan
e. mendapatkan pengakuan profesionalisme asosiasi pada sektor Jasa Konstruksi Indonesia di
tingkat internasional.
2. Seluruh Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), dan Sertifikat Keterampilan (SKT)
yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan Pasal 175
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang
Jasa Konstruksi masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Terakhir Trisasongko menengaskan hal tersebut di atas, agar khususnya pokja pemilihan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi melaksanakan kegiatan pemilihan pengadaan jasa konstruksi dan jasa konsultansi, sesuai dengan ketentuan dimaksud.


Related News: