LPJK Nasional ‘Menghentikan’ Pelayanan Tatap Muka

18 Maret 2020



LPJK Nasional telah mengeluarkan peraturan terkait kebijakan Working From Home (WFH) atau bekerja dari rumah, mulai berlaku tanggl 18 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020.
Hal ini disampaikannya melalui surat edaran No 005/SE/LPJK-N/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 Perihal Penyesuaian Pelayanan Online LPJK Nasional Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Jakarta (18/03).

Data sementara Beberapa LPJK Provinsi Juga melakukan Working From Home (WFH) diantaranya LPJK Provinsi DKI, LPJK Provinsi Bali, LPJK Provinsi Papua, LPJK Provinsi Sulawesi utara, LPJK Provinsi Kalimantan Utara, dan LPJK Provinsi Aceh, efektif 18 – 31 Maret 2020.

Ketua LPJK Nasional Ruslan Rivai Menyampaikan Bahwa kebijakan ini merupakan respon dari instruksi Presiden pada tanggal 15 Maret 2020 di istana Bogor, dan berdasarkan Rapat Pengurus LPJK Nasional menetapkan kebijakan untuk mencegah penyebaran infeksi Covid-19 di lingkungan LPJK Nasional salah satunya kebijakan Working From Home (WFH) atau bekerja dari rumah.

Disampaikan juga bahwa Working From Home (WFH) adalah kegiatan melaksanakan tugas kedinasan, menyelesaikan output, koordinasi, meeting, dan tugas lainnya dari tempat tinggal pegawai. Pegawai yang mendapat penugasan WFH wajib melaksanakan tugas sesuai jam kerja yang berlaku di LPJK Nasional. Selain itu, pegawai LPJK Nasional yang mendapat penugasan WFH juga diwajibkan tetap berada di tempat tinggal (dirumah masing-masing) untuk memaksimalkan pencegahan penularan virus corona-19.

Untuk masyarakat jasa konstruksi yang membutuhkan pelayanan LPJK Nasional, masih bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan Badan Pelaksana, USBU, dan USTK LPJK Nasional melalui Email, Bluejeans, Call telepon, whatsupp dan aplikasi SIKI yang tertera pada Flayer, khusus LPJK Provinsi bisa menghubungi Call Center masing-masing LPJK Provinsi


Related News: