Mediasi dan Arbitrase dalam kontrak kerja konstruksi

29 September 2020



Arbitrase dan mediasi merupakan bagian dari alternative dispute resolution (alternatif penyelesaian sengketa). Di mana mengenai alternatif penyelesaian sengketa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU 30/1999”). Dalam Pasal 1 angka 10 UU 30/1999, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (“Peraturan MA 1/2016”), mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator disini adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membatu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.[1]

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, yaitu “mediare” yang memiliki pengertian “berada di tengah”. Pihak ketiga / Mediator ini berada di tengah sebab dipilih berdasarkan kenetralan dan kedua belah pihak harus saling bersepakat dalam hal menunjuk pihak ketiga. Sehingga pihak ketiga dapat bersikap netral dalam hal memberi solusi, masukan, atau jalan keluar dari persengketaan tersbut.

Mediator selaku pihak ketiga yang menengahi harus mengerti permasalahan kedua pihak tersebut, di mana Mediator akan memperoleh informasi secara lengkap dari masing-masing pihak guna memahami permasalahan dan juga mencarikan solusi. Setelah itu, mediator selaku pihak ketiga akan memberikan solusi, di mana masing-masing pihak harus mendengar segala bentuk masukan dari Mediator, guna mempercepat penyelesaian permasalahan sehingga dapat mengurangi penumpukan berkas perkara.

Dalam hal mediasi, Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan dan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, sebab tugas Mediator di sini hanyalah menengahi sekaligus memberi masukan guna memperoleh jalan keluar dari permasalahan atau persengketaan yang terjadi.

Arbitrase menurut Pasal 1 angka 1 UU 30/1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Sengketa arbitrase diawali dengan adanya sebuah kontrak kerjasama antara kedua belah pihak, apabila diantara kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan perjanjian / kontrak yang telah disepakati, pihak yang dirugikan dapat melakukan arbitrase untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.[2] Proses awal arbitrase dilakukan dengan cara kedua belah pihak menentukan bersama Arbiter yang akan menjadi eksekutor atau pengambil keputusan dalam permasalahan yang terjadi. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.[3] Pemilihan Arbiter berdasarkan kesepakatan dilakukan agar Arbiter yang dipilih independen.

Peran Arbiter selaku pihak ketiga dalam arbitrase tidak seperti Mediator yang hanya memberi masukan atau solusi saja, akan tetapi Arbriter juga memiliki kebijaksanaan dalam memberikan putusan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Sehingga dapat dikatakan peran Arbiter dalam proses Arbitrase memiliki kewenangan yang lebih dari Mediator dalam proses mediasi. Peran Arbriter di sini bertujuan agar proses penyelesaian sengketa dapat segera diselesaikan dan tidak berlarut-larut.

Persamaan dan Perbedaan antara Mediasi dan Arbitrase

Persamaan

  1. Keduanya sama-sama merupakan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu sebuah cara penyelesaian masalah di luar persidangan;
  2. Keduanya sama-sama menunjuk dan menggunakan pihak ketiga sebagai pihak netral yang menengahi;
  3. Keduanya bertujuan untuk mempersingkat proses penyelesaian masalah / sengketa.

Perbedaan

  1. Pada mediasi, pihak ketiga adalah Mediator yang bertugas sebagai penengah, memfasilitasi proses negosiasi dan sebatas memberi masukan. Sedangkan pada arbitrase, pihak ketiga adalah Arbriter yang dapat memberikan putusan atas permasalahan.
  2. Pada mediasi hasil bersifat Win-Win Solution, sedangkan arbitrase hasilnya bersifat Win-Lose Judgement;
  3. Pada mediasi, saran Mediator bersifat tidak mengikat, sehingga para pihak yang menentukan. Sedangkan pada arbitrase, bersifat mengikat karena Arbriter yang membuat putusan dan mempunyai kekuatan eksekutorial.

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU No. 2/2017) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, penyelesaian sengketa konstruksi yang semula ditempuh melalui 2 (dua) jalur, yakni jalur pengadilan dan di luar pengadilan mengalami perubahan, maka sekarang sengketa konstruksi terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila para pihak yang bersengketa tidak menemukan kesepakatan, maka penyelesaian ditempuh melalui tahapan penyelesaian sengketa yang diatur dalam kontrak kerja konstruksi. Kemudian apabila penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi, maka para pihak dengan persetujuan tertulis mengatur mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang dipilih.

Adapun tahapan-tahapan penyelesaian sengketa sesuai UU No. 2/2017 adalah:

  1. Para pihak yang bersengketa terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk mufakat;
  2. Apabila musyawarah tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa disesuaikan berdasarkan kontrak kerja konstruksi;
  3. Apabila penyelesaian sengketa tercantum dalam kontrak, maka penyelesaian sengketa ditempuh melalui tahapan sebagai berikut: Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase
  4. Jika penyelesain sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi, maka para pihak yang bersengketa membuat tata cara penyelesaian yang dipilih

Mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi diantara para pihak lebih menekankan penyelesaian di luar jalur pengadilan. Hal ini tidak terlepas dari keunggulan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dimana setidaknya terdapat beberapa keunggulan, yaitu:

Pertama, kerahasian sengketa terjaga. Kerahasian merupakan suatu keunggulan yang dapat diperoleh ketika menggunakan jalur di luar pengadilan. Hal ini disebabkan oleh karena proses hingga putusan penyelesaian sengketa tidak dipublikasikan kepada publik.  Keunggulan ini tentu akan berimplikasi kepada hubungan antara para pihak yang bersengketa tetap baik, sehingga kelangsungan pekerjaan tetap dapat dilanjutkan.

Kedua, sengketa diputus oleh pihak penengah (mediator, konsiliator, arbiter) yang mengerti bidang konstruksi. Hal ini dikarenakan para pihak yang bersengketa dapat bebas memilih pihak penengah yang akan memutus atau memberi anjuran terkait sengketa yang sedang terjadi. Artinya para pihak dapat memilih pihak penengah yang memiliki pengetahuan konstruksi. Hal ini tidak terlepas dari sifat sengketa konstruksi bersifat teknis, sehingga pihak yang menjadi penengah dapat memutus atau memberi anjuran secara tepat.

Ketiga, jangka waktu relatif singkat. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki keunggulan secara waktu dalam penyelesaian sengketa. Artinya, penyelesaian sengketa dapat diselesaikan secara cepat daripada penyelesaian melalui jalur pengadilan. Hal ini tentu akan berimplikasi terhadap kepastian yang akan diterima para pihak yang bersengketa, seperti: kepastian atas kelangsungan pekerjaan, pembayaran pekerjaan. Kondisi sesuai dengan kebutuhan dari para pihak dimana sengketa dapat terselesaikan dengan tidak mengancam keberlangsungan pekerjaan dan hubungan baik diantara para pihak.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 2  Tahun 2017.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

[1] Pasal 1 angka 2 Peraturan MA 1/2016
[2] Pasal 4 ayat (2) UU 30/1999
[3] Pasal 1 angka 7 UU 30/1999.

Sumber berita :

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bc7526e7755c/persamaan-dan-perbedaan-arbitrase-dengan-mediasi

https://bplawyers.co.id/2017/08/29/inilah-tahapan-penyelesaian-sengketa-konstruksi-pasca-terbitnya-undang-undang-jasa-kontruksi-nomor-2-tahun-2017/


Related News: