Melindungi dan Menjaga Keberlangsungan Usaha Konstruksi Swasta Nasional

25 September 2019



Focus Group Discussion (FGD) diadakan dalam rangka Penerapan dan Pengawasan Permen PUPR No 7/PRT/M/2019 Guna Menjaga Keberlangsungan Usaha Konstruksi Swasta Nasional, dilaksanakan pada hari selasa 24 September 2019, di Menara Kadin Indonesia Lt 3, Jl H.R Rasuna Said X-5 Kav 2-3 Jakarta, dihadir peserta 100 orang dari berbagai instansi, asosiasi dan lain-lain, Jakarta(24/09).  

Hadir pada acara FGD tersebut diantaranya Dr. Ir. Syarif Burhanudin, M. eng selaku Dirjen BinKon PUPR, Ruslan Rivai selaku Ketua LPJK Nasional, Erwin Aksa  selaku WaKetum Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Prof. Amzulian Rifai SH LLM PHD selaku Ketua Ombudsman, Kurnia Toha, SH LLM, PHD selaku Ketua KPPU, Ir Yusid Toyib  selaku Ketua HAKKI, Ketum Gapensi, dan Ketum Gapeksindo

Pertemuan ini bertujuan Mendapatkan informasi dan pemahaman mengenai Permen PUPR No 07/PRT/M/2019 terutama yang berkaitan dengan kepentingan dunia usaha konstruksi swasta Nasional, juga memperoleh pengetahuan tata cara mencapai tujuan penerapan Permen PUPR nomor 07/PRT/M/2019 yaitu pengadaan jasa konstruksi yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif serta berperan penting bagi ketersediaan infrastuktur berkualitas yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian Nasional dan daerah, serta memberikan masukan kepada pemerintah terkait kondisi terkini pengusaha konstruksi swasta Nasional.

Hasil keluaran FGD tersebut adalah Peserta FGD yang hadir mampu memahami pentingnya pengawasan atas penerapan Peraturan Menteri PUPR  No 07/PRT/M/2019 bagi kelangsungan usaha konstruksi swasta Nasional, mendapatkan penjelasan proses pelaporan apabila ada penyimpangan dari permen 07/2019 dan sanksi apa yang harus harus dijatuhkan bagi pelanggran peraturan demi keadilam dalam berusaha sebagai upaya perlindungan, dan diskusi atau kajian tersebut menghasilkan rekomendasi untuk mengembangkan dan memajukan usaha konstruksi swasta yang mengalami kesulitan bahkan gulung tikar karena tidak mendapatkan pekerjaan dalam pembangunan infrastruktur.


Related News: