Sosialisasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2020

09 Juni 2020



Direktorat Jendral Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan Sosialisasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2020 tentang pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2020 tentang akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi dan Asosiasi Rantai Pasok terkait konstruksi.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan pada hari selasa, 9 Juni 2020, melalui video conference pada aplikasi zoom.

Kegiatan tersebut dibuka oleh sambutan Trisasongko Widianto selaku Direktur Jendral Bina Konstruksi, Beliau mengatakan bahwa Telah Terbit Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan LPJK dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi. Sebelum proses Pembentukan LPJK harus diawali dengan pelaksanaan akreditasi terhadap asosiasi. Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Akreditasi dilakukan kepada Asosiasi BU, Asosiasi Profesi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok (yang dalam penjelasan UU yaitu Material Peralatan Konstruksi).

Pada sambutanya beliau juga menyampaikan  Keberadaan LPJK yang baru diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Pusat yang diwakili Ditjen Bina Konstruksi dalam memajukan industri konstruksi melalui keikutsertaan dalam melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat. Salah satu amanat UU adalah bahwa masyarakat jasa konstruksi diikutsertakan dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri.

Sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber yaitu Nicodemus Daud Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, yang memamparkan Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2020 tentang pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2020 tentang akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi dan Asosiasi Rantai Pasok terkait konstruksi.

Dijelaskan dalam paparannya bahwa Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2020 mempunyai maksud untuk pembentukan, pembinaan dan pengawasan LPJK yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi melalui LPJK yang berkualitas, bertanggung jawab dan akuntabel. Kemudian disampaikan juga dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2020 mempunyai maksud dan tujuan yaitu untuk Menentukan kelayakan asosiasi berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan, Menjamin kelayakan asosiasi dalam mendirikan LSBU/LSP, Memantau dan mengevaluasi kinerja asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, dan asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi, Menjamin kelayakan asosiasi untuk dapat mengusulkan anggotanya sebagai pengurus LPJK dan Mendapatkan pengakuan profesionalisme asosiasi pada sektor Jasa Konstruksi Indonesia di tingkat internasional

Kemudian Pedoman Teknis Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi disampaikan oleh Dewi Chomistriana selaku Sekertaris Ditjen Bina Konstruksi, yang menyampaikan bahwa Pedoman Teknis ini disusun untuk membantu peserta akreditasi dalam mengajukan permohonan serta menyiapkan data dan dokumen persyaratan pengajuan akreditasi badan usaha, serta membantu pokja dalam melakukan verifikasi dan validasi.


Related News: