Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Jasa Konstruksi dan Refreshing PPKB

08 Juni 2020



LPJK Provinsi D.I Yogyakarta, menggelar Sosialisasi pada hari Senin, 8 Juni 2020 melalui media virtual.

Kegiatan tersebut dibuka oleh sambutan dari ketua Pengurus LPJK Provinsi D.I Yogyakarta, Widodo Brontowiyono. dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini berguna untuk mematangkan pengetahuan kita mengenai peraturan pemerintah no 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan jasa konstruksi dan refresing PPKB. sehingga kita lebih siap lagi dalam menjalankan tugasnya.

Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Direktorat Jendral Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Bapak Nicodemus , serta dari Pengurus LPJK Nasional, Bapak John P. Pantauw selaku narasumber pada kegiatan tersebut.

Pada kesempatannya Ruslan Rivai selaku Ketua LPJK Nasional juga menyampaikan, Pada masa Pandemic covid-19 yang dilanjutkan dengan kebijakan PSBB membawa kita mengalami perubahan dalam bekerja. Tetapi tidak mengurangi efektifitas dan efisiensi pelayanan sertifikasi lpjk karena melakukan pelayanan sertifikasi melalui online. 

Disampaikan juga oleh Ruslan Rivai, Selain focus terkait dengan peraturan penyelenggaraan, kita juga dapat mendengar substansi yang terkait dengan pembinaan kepada teman teman lpjk provinsi. Karena Pembinaan jasa konstruksi ada di 3 tingkat yaitu, pusat, provinsi dan kabupaten kota. Peran masyarakat jasa konstruksi perlu mendapat perhatian pada 3 tingkat tersebut.

Dalam paparannya nicodemus selaku narasumber menjelaskan pelaksanaan jasa konstruksi terbagi dua yaitu pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat dan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah.

Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah pusat harus memberikan dukungan dan perlindungan pelaku usaha jasa konstruksi nasional, pengembangan system kemitraan jasa konstruksi nasional dan internasional serta pemberian perlindungan hukum bagi pelaku usaha jasa konstruksi.

Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah daerah terbagi juga menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah provinsi melakukan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli sedangkan pemerintah kabupaten/kota melakukan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. Kemudian juga penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi, penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah dan besar serta pengawasan tertib usaha, penyelenggaraan, dan pemanfaatan jasa konstruksi dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) Tenaga Ahli Konstruksi disampaikan oleh narasumber John P. Pantauw, beliau mengatakan PPKB ini menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan. Dalam paparanya dijelaskan bahwa definisi pengembangan keprofesian berkelanjutan yang selanjutnya disebut PKB adalah upaya memelihara kompetensi Tenaga Ahli untuk menjalankan praktik Tenaga Ahli secara bekelanjutan. Program PKB yang selanjutnya disebut PPKB adalah serangkaian ketentuan mengenai penyelenggaraan PKB.

PPKB bertujuan untuk mengembangkan kompetensi keahlian dan tanggung jawab social pada lingkungan profesi dan masyarakat, serta bagi Asosiasi Profesi sebagai salah satu bentuk pembinaan kepada Anggota. Para peserta PPKB adalah Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) berdasarkan Klasifikasi dan Kualifikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

 

 


Related News: