Tokoh LPJK Nasional dari Masa Ke Masa (1999-2003)

04 Februari 2020



Sebagai orang yang pertama kali memimpin LPJK Nasional dalam kondisi perekonomian yang baru saja mengalami krisis ekonomi, jelas apa yang dihadapi Agus G. Kartasasmita tidaklah mudah dan ringan. Berbekal pengalaman dan peran aktifnya dalam berbagai bidang bisnis, putra Ginandjar Kartasasmita ini pada akhirnya mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi perkembangan sektor konstruksi di Indonesia. Memang apa yang dilakukannya tidak semua dikatakan sempurna, namun pria yang sering dijuluki oleh sahabat-sahabatnya sebagai “Mr Perfectionist” selalu menjalankan apa yang diamanahkan kepadanya dan berusaha menjadi lebih baik.

Itulah kenapa sekalipun pada awal kepengurusan LPJK Nasional terjadi banyak pro dan kontra yang mengiringi perjalanannya menjadi sebuah lembaga yang independen dan berdaya guna tinggi, Pada akhirnya semua itu dapat dilalui dengan baik. Itu semua karena memang, peran yang diberikan LPJK Nasional sebagai mitra strategis pemerintah, turut serta mengembangkan sektor konstruksi di dalam negeri menjadi satu support tersendiri bagi pelaku jasa konstruksi nasional, hingga pada akhirnya mereka bisa bekerja dengan lebih baik berkat dukungan dan peran aktif LPJK Nasional dalam menunjang perkembangan sektor konstruksi.

Bersama Agus. G. Kartasasmita dalam menjalankan kelembagaan LPJK Nasional tercatat beberapa hal penting yang menjadi sejarah serta memaknai arti penting lain dari keberadaan LPJK Nasional :

  1. Ditetapkannya LPJK Nasional sebagai sebuah lembaga yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, melalui Surat Mahkamah Agung Nomor : KMA/416/VI/2002 tanggal 25 Juni 2002. Yang dikuatkan dengan surat dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan Hak Azazi Manusia RI Nomor : I.UM.01-10-462 perihal pendapat hukum tentang Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang ditujukan kepada Menteri Kimpraswil RI tanggal 2 Oktober 2002.
  2. Hal lain yang telah dicapai oleh kepengurusan pertama LPJK Nasional adalah mengejar tenggat waktu dikeluarkannya Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagai pengganti Tanda Daftar Rekanan (TDR) yang menurut Keppres No.18 tahun 2000 akan berakhir masa berlakunya tanggal 31 Desember 2000, SBU akan dikeluarkan oleh asosiasi yang telah di akreditasi LPJK atau oleh LPJK bagi badan usaha yang tidak menjadi anggota asosiasi
  3. Melakukan perbaikan dan melengkapi sarana kerja perkantoran, membangun sistem informasi, meningkatkan kesejahteraan Badan Pelaksana maupun serta program-program keluar seperti sosialisasi Undang – Undang No.18/1999 tentang Jasa Konstruksi, seminar-seminar, pelatihan untuk staf asosiasi maupun LPJK Daerah, pelatihan sistem manajemen hingga pembuatan dokumen kontrak dan pelelangan
  4. Sedangkan menyangkut peran LPJKN dalam kiprahnya mengembangan industri jasa konstruksi keluar negeri, LPJKN telah melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga di luar seperti dengan : CIDB ( Construction Industry Development Board) Malaysia, BCA ( Building Construction Authority ) Singapura, dan lembaga – lembaga lainnya yang ada di negara Asean berhasil dirangkul untuk peningkatan industri jasa konstruksi

Bukan hanya sekedar menjalin kerjasama, kondisi itupun ditindak lanjuti dengan adanya kegiatan lanjutan seperti melakukan MOU ( Memorandum of Understanding) dengan CIDB Malaysia yang ditandatangi di Jakarta pada 29 Juli 2002 dengan tindak lanjut kegiatan adalah delegasi LPJK Nasional dan sebagian besar asosiasi perusahaan dan profesi serta beberapa LPJK Daerah telah melakukan pembicaraan lanjutan dengan pihak CIDB dan lembaga-lembaga lainnya dengan melakukan kunjungan ke Kuala Lumpur pada tanggal 30 September hingga 2 Oktober 2002.

Sumber : Bulletin LPJK Nasional, 08/2014


Related News: