Tokoh LPJK Nasional dari Masa Ke Masa (2007 – 2011)

06 Februari 2020



Jika pada masa kepengurusan LPJK Nasional periode pertama dan kedua lebih diutamakan pada penguatan kelembagaan lembaga yang pada akhirnya bermuara pada kondisi LPJK Nasional yang memiliki kompetensi dan kredibilitas sebagai sebuah lembaga mitra pemerintah dalam sektor konstruksi. Maka pada periode kepengurusan LPJK Nasional ketiga yang pada saat itu dikomandokan kepada H.M Malkan Amin sebagai Ketua Umumnya, maka peran LPJK Nasional diarahkan pada penguatan internal LPJK Nasional yang didalamnya menyangkut masalah penguatan dalam hal kebijakan dan penyusunan program yang tepat guna. Itulah kenapa, pada akhirnya berdasarkan Musyawarah Nasional Masyarakat Jasa Konstruksi pada 31 Juli – 01 Agustus 2007 di Jakarta telah ditetapkan bahwa kebijakan umum pengembangan jasa konstruksi adalah sebagai berikut :

  1. Membangun tata kelola, kapasitas dan mutu layanan lembaga.
  2. Membangun kompetensi SDM, dan Badan Usaha Jasa Konstruksi.
  3. Membangun sinergy & trust antar dan inter pelaku jasa konstruksi.
  4. Membangun koordinasi untuk kerjasama timbal balik saling menguntungkan antar dan inter pemangku kepentingan jasa konstruksi.
  5. Membangun promosi dan kerjasama global untuk jasa konstruksi.
  6. Membangun interaksi intensif kepada pemerintah.

Tidak hanya sampai disitu, dalam musyawarah itupun berhasil ditetapkan 19 garis besar program pengembangan jasa konstruksi nasional yang tersusun diantaranya adalah sebagai berikut :

  1. Perumusan Roadmap atau Visi Konstruksi Indonesia 2030.
  2. Membangun Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pengembangan konstruksi Indonesia.
  3. Membangun sistem penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk jasa konstruksi.
  4. Membangun sistem penjaminan mutu registrasi dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi hingga penjaminan mutu registrasi dan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi.
  5. Mempelopori konsolidasi jasa konstruksi nasional dalam kerangka ketahanan nasional menghadapi globalisasi dan liberalisasi perdagangan jasa konstruksi.
  6. Membuka akses pasar konstruksi swasta dan global.
  7. Memperkokoh struktur Supply Network Konstruksi Indonesia

Secara metodologi, rencana tindak atau action plan Dewan Pengurus LPJK Nasional 2007-2011 diturunkan dari tripple set development dan kerangka kerja pengembangan sebagaimana ditetapkan dalam musyawarah nasional yaitu :

  1. Tata kelola dan tata laksana jasa konstruksi yang baik (construction governance)
  2. Kompetensi jasa konstruksi (construction competency)
  3. Daya saing jasa konstruksi (construction competitiveness).

Dari uraian diatas, kita bisa melihat bahwa dalam setiap periode kepengurusan di LPJK Nasional terlihat bahwa dalam setiap periode waktu kepengurusan memang terdapat penajaman-penajaman yang berbeda. Tentunya memang hal itu didasarkan pada berbagai hal yang mungkin dilakukan dengan mengikuti apa yang terjadi pada masa tersebut. Sehingga kita bisa melihat bahwa memang LPJK Nasional bukanlah sebuah lembaga yang bersifat statis, namun lembaga ini akan bersikap aktif dan progresif dengan mengikuti perkembangan yang ada pasa masanya. Dari situ kita bisa melihat, bahwa memang untuk menjadi seorang ketua umum di LPJK Nasional tidak cukup hanya memiliki kemampuan dalam hal organisasi semata. Tapi lebih dari itu, seseorang itu harus memiliki komitmen dan integritas yang tinggi guna menghantarkan LPJK Nasional menjadi sebuh lembaga independent yang mampu menjadi mitra strategis tidak saja pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum tapi juga bagi pelaku jasa konstruksi dalam dan nantinya luar negeri .

Sebuah perjalanan sejarah yang telah menjadikan LPJK Nasional sebuah institusi yang memiliki kemampuan dan kewenangan dalam perannya menjadi mitra strategis guna mendukung dan mengembangan sektor konstruksi di Indonesia. Karena tanpa adanya lembaga sekelas LPJK Nasional ini mustahil pelaku jasa konstruksi kita akan semakin mantap berjalan dan berkarya dalam kancah percaturan industri konstruksi di luar negeri.

Terlebih saat ini ketika Pasar Tunggal Asean akan segera diberlakukan pada akhir tahun 2015 dan menghadapi Pasar Global tahun 2020 semakin memperlihatkan bahwa dengan adanya lembaga sekelas LPJK Nasional ini pada akhirnya bisa menjadi media penghubung antara pelaku jasa konstruksi dalam negeri dengan pelaku dari luar negeri. Terutama bagi pelaku jasa konstruksi yang ada di Asean, pada akhirnya dengan adanya kesepakatan yang coba dibentuk bersama LPJK Nasional makin menguatkan kompetensi dan kredibilitas pelaku jasa konstruksi nasional dan juga Asean, sehingga kedepan mereka akan mampu bersaing dengan pelaku jasa konstruksi yang ada di daratan Asia, hingga pada akhirnya pelaku jasa konstruksi yang ada di dunia (dalam pasar global bidang konstruksi).

Sumber : Bulletin LPJK Nasional, 08/2014


Related News: