Pelanggaran Penggunaan Logo LPJK dan Foto Model LPJK Nasional

01 Desember 2020



Sehubungan telah terjadinya tindak pidana yang menggunakan Logo LPJK dan foto model LPJK Nasional, disampaikan permohonan maaf kepada masyarakat jasa konstruksi tentang ketidaknyamanan ini, sebagaimana diinformasikan lewat surat Somasi No 1746-UM/LPJK-N/XI/2020, di Jakarta, 17 November 2020 ditujukan kepada saudara Latif Murdian perihal  Somasi Penggunaan Logo dan  Foto Model Pengurusan SKA/SKTK LPJK, Yang bersangkutan adalah pengelola Media sosial Facebook dengan akun “RAJA Sertifikasi”yang menawarkan jasa konsultasi pembuatan SKA/SKTK , dengan pelanggaran sebagai berikut :

  1. Bahwa telah tertayang Logo foto model pengurusan SKA/SKTK LPJK pada aplikasi Facebook dengan link https://www.facebook.com/raja.sertifikasi.94, dengan akun Raja Sertifikasi, Telp / WA 085244875608, dan merujuk kepada domain ciptakonsultan.com yang dimiliki oleh CV. Cipta Media Konsultan (CMK Group Indonesia) yang beralamat Metland Cileungsi Blok BC 2 No 17-18, Cileungsi, Bogor, dengan email Latiefmurdian@Gmail.Com.
  2. Bahwa penggunaan Logo dan Foto Model Pengurusan SKA/SKTK LPJK adalah ilegal karena tidak ada ijin dari LPJK Nasional.
  3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan diatas maka LPJK Nasional meminta kepada pihak “Raja Sertifikasi” untuk menurunkan tayangan pengurusan SKA/SKTK terkait penggunaan Logo dan foto model tersebut, paling lambat tanggal 18 November 2020.

Somasi tersebut sudah ditanggapi oleh yang bersangkutan dan memohon maaf atas pelanggaran tersebut dan diupayakan untuk hukum alternatif penyelesaian sengketa, dan yang bersangkutan sudah membuat Surat Pernyataan diatas materai tertanggal 26 November 2020 untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama dan menurunkan semua Logo LPJK dan Model LPJK Nasional yang tertayang pada FB dengan akun “Raja Sertifikasi”.

Seperti diketahui bersama bahwa pengertian merek sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Setiap orang yang telah mendaftarkan merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka  memiliki hak eksklusif atas merek yang telah terdaftar. Hal tersebut sebagaimana Pasal 1 angka 5 UU 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan:

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Adapun sanksi pidana atas penggunaan tanpa hak atas merek yang sama dengan merek terdaftar, paling lama 4 sampai 5 Tahun dan denda paling banyak 2 milyar, hal tersebut berdasarkan Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar;

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Demikian informasi ini, semoga bisa menjadi bahan pelajaran kita untuk dikemudian hari.

Sumber data pendukung : http://www.gresnews.com/berita/tips/118358-pidana-memakai-merek-pihak-lain-tanpa-izin/


Related News: