LPJK Nasional Hadiri RDP dengan Komisi VI DPR RI

29 November 2018



LPJK.netLPJK Nasional menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Rabu, (28/11/2018) di ruang Rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I DPR-MPR, Jakarta. RDP yang dipimpin oleh Azam Azman Natawijana ini membahas tentang rencana ratifikasi atas komitmen pemerintah Indonesia terhadap Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa.

Ketua LPJK Nasional Ruslan Rivai menjelaskan bahwa saat ini terdapat 73 asosiasi perusahaan, 34 unit sertifikasi dan 34 lembaga registrasi. Dari profil usaha jasa konstruksi tersebut, terbagi dalam beberapa jenis, yakni kontraktor umum, kontraktor spesialis dan konsultan. Dari ketiga kategori ini, dibagi lagi dalam kelas kecil, menengah, dan besar.

“Saat ini kami menyadari bahwa ada disparitas yang lebar antara negara-negara WTO dan ASEAN, khususnya dalam hal daya saing sektor konstruksi, khususnya dalam bidang tenaga kerja yang bersertifikat,” papar Ruslan.

Oleh karena itu, menurut Ruslan, saat ini LPJK terus mendorong sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Beberapa hal yang telah dilakukan diantaranya adalah kerja sama dengan Kementerian PUPR melalui sertifikasi gratis, kerja sama dengan balai-balai, dan melakukan sosialisasi secara rutin ke masyarakat luas.

Di lingkup ASEAN sendiri, secara rutin LPJK mengikuti Coordinating Committee on Services (CCS) yang diadakan tiap 3 bulan sekali. Dalam forum CCS tersebut, LPJK selalu mengupayakan agar tenaga ahli konstruksi memiliki sertifikat ACPE (ASEAN Chartered Professional Engineer) yang ditujukan untuk konsultan. LPJK juga mendorong agar para arsitek juga memiliki sertifikat AA (ASEAN Architect).

“ACPE dan AA itu tiket untuk masuk seorang tenaga ahli agar bisa bekerja di seluruh negara ASEAN,” tutur Ruslan.

Terkait Paket AFAS 9, LPJK menuturkan bahwa saat ini limitasi dan national treatment penyedia jasa asing masih merujuk pada UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Namun, dikarenakan komitmen yang tertuang pada AFAS Paket 9 sudah disepakati bersama pada 2014 yang lalu (sekalipun Indonesia belum meratifikasi), maka komitmen Indonesia pada perjanjian ini tidak dapat disesuaikan dengan UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang baru. Karena perjanjian perdagangan ini sudah berada pada tahap persetujuan dan bahkan sudah memasuki entry into force bagi mayoritas negara partner atau dengan kata lain tidak lagi berada pada proses perundingan

Tags: , , , ,

Related News: