Sistem Informasi Konstruksi Terintegrasi sebagai Penentu Kebijakan TKA

03 Mei 2018



JAKARTA – Rabu, (2/5/2018), berlangsung Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Kadin Indonesia dengan tema Serbuan Tenaga Kerja Asing Sektor Konstruksi dan Infrastruktur “Perpres No. 20 Tahun 2018: Senjata Pamungkas Menarik Investor?”.
Dihadiri narasumber dari Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi & Keuangan, perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, perwakilan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan LPJK Nasional. FGD ini fokus membahas terbitnya Perpres 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga asing di Indonesia yang akan diberlakukan pada Juni mendatang.
Dalam kesempatakan ini, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi & Keuangan, Wijayanto Samirin menyampaikan bahwa Pepres ini sebetulnya berisi tentang penggunaan tenaga kerja asing untuk mendorong investasi sekaligus melindungi tenaga kerja nasional.
Sementara itu, Ketua LPJK Nasional Ruslan Rivai menyampaikan bahwa 45 orang TKA  bersertifikat tercatat sebagai tenaga ahli konstruksi, baik yang bekerja di kantor perwakilan badan usaha asing di Indonesia maupun beberapa proyek yang dananya bersumber dari investasi asing.
Ditambahkan oleh Ruslan, dalam UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menginstruksikan kepada penyelenggara jasa konstruksi untuk memperkerjakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dengan menunjukkan sertifikat yang dikeluarkan oleh LPJK.
UU tersebut juga menginstruksikan pemerintah pusat untuk membangun sistem informasi konstruksi terintegrasi yang akan menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam membuka dan menutup pintu bagi tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia khususnya di sektor jasa konstruksi.


Related News: