RAKORNAS LPJK : TERUS FOKUS PADA PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI YANG BERDAYA SAING

12 Agustus 2019



Jakarta, LPJK.net – Dihadiri oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Pengurus LPJK dan Badan Pelaksana dari seluruh Indonesia, Rakornas berlangsung di Hotel Grand Mulya, Bogor, (8/8/2019).

Pembangunan infrastruktur memainkan peran penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. Dukungan dengan penyelenggaraan melalui pelatihan konstruksi untuk menghasilkan berbagai inovasi baru teknologi konstruksi dan penyedia jasa, agar tercipta sumber daya manusia yang semakin unggul dan berkompeten sehingga mampu menghasilkan produk-produk konstruksi yang semakin berkualitas dan efisien.

Untuk itu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menyelenggarakan pertemuan rutin tahunan pengurus LPJK dan Badan Pelaksana yang dilaksanakan berdasar Rapat Pengurus LPJK Nasional tanggal 17 Juni 2019 dan selanjutnya ditetapkan dengan surat Keputusan LPJK Nasional No 148/KPTS/LPJK-N/VII/2019 tentang Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Tahun 2019. Kamis, (8/8) di Bogor Jawa Barat.

Kegiatan ini diselenggarakan bertujuan Sebagai sarana diskusi tukar informasi antara pengurus LPJK Nasioal dan LPJK Provinsi terkait isu-isu actual jasa konstruksi serta juga untuk sarana menyatukan pemahaman terkait berbagai pengaturan jasa konstruksi.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi sekaligus Ketua Dewan Pengawas LPJK Syarif Burhanuddin dalam sambutan pembukaanya mengatakan bahwasanya sejatinya pengurus LPJK dan Pemerintah berada dalam satu kapal yaitu untuk memajukan dunia jasa konstruksi dan sektor konstruksi Indonesia. Karena keberhasilan pencapaian pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Diperlukan dukungan dan peran aktif dari seluruh komponen masyarakat termasuk salah satunya LPJK

“Rakornas ini akan memberikan masukan serta usulan kontribusi pemikiran dari seluruh LPJK Tingkat Provinsi dalam memepersiapkan penyusunan berbagai peraturan lembaga kedepannya, Sedangkan sasarannya yaitu terwujudnya keselarasan gerak, langkah dan arah kebijakan lembaga yang solid dalam menghadapi dinamika terkait jasa konstruksi” Ucap Syarif.

Menanggapi hal tersebut Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Ruslan Rivai juga menyampaikan sehubungan dengan tugas registrasi, disampaikan perkembangan penerbitan E-Sertifikat sejak diluncurkan oleh Presiden RI pada 12 Maret 2019, tindak lanjut dari SE Menteri PUPR No 6 tahun 2019 dan baru dilaksanakan LPJK sejak 1 April 2019 SBU terbit 20.460 sebesar 3% dari total SBU, SKA terbit 7.870 sebesar 2% dari total SKA, SKTK terbit 2.656 sebesar 0,000% dari total SKTK.

LPJK mendorong kegiatan fokus peningkatan terhadap SDM konstruksi agar terus dilaksanakan demi mengimplementasikan Nawacita Presiden RI untuk menjadikan SDM Konstruksi yang unggul dan berkompetensi” Ujar Ruslan.

Hal lain LPJK dalam implementasi E-sertifikat terdapat Kendala dan Permasalahan yang dihadapi dari sejak pemberlakukan hingga kini. Jaringan provider Cloud, tempat menaruh server mengalami gangguan sehingga SIKI tidak dapat diakses Untuk mengatasi kendala dan permasalahan SIKI, LPJK Nasional terus melakukan upaya kreatif , antara lain penyempurnaan pengelolaan server, mendorong LPJKP memiliki system sertifikasi sendiri. Kami infokan bahwa saat ini LPJKP DKI dengan program SISCO sedang melakukan uji coba integrasi antar muka.

Program kerja yang telah dilaksanakan tersebut tentu terdapat kendala dan hambatan, salah satunya terkait dengan kebijakan pengaturan. Baik belum lengkapnya kebijakan maupun implementasi kebijakan yang belum dapat dilaksanakan dengan baik.

Diharapkan Kegiatan kali ini diharapkan mampu merumuskan permasalahan yang dihadapi baik nasional maupun provinsi, yang akhirnya kita mampu memberikan rekomendasi perbaikan.


Related News: